Sejumlah akademisi berkumpul di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) pada Hari Minggu (8/2) membahas sejumlah rekomendasi topik yang akan dibicarakan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII). Workshop Peran Strategis Intelektual Muslim, yang digelar oleh Centre for Local Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum UII guna mengusulkan agar masalah kemiskinan menjadi perhatian di dalam kongres. Sebagaimana diketahui KUII sendiri akan berlangsung mulai 9 sampai 10 Februari 2015 di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta.
Direktur CLDS, Fakultas Hukum UII, Prof. Jawahir Thontowi menyampaikan bahwa Workshop tersebut diselenggarakan untuk memberikan rekomendasi agar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI yang diselenggarakan rutin setiap lima tahun itu di samping membahas masalah-masalah keagamaan, namun juga isu penuntasan krisis kebangsaan, yang memicu kemiskinan masyarakat muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia. "Masih terjadi kekosongan (pembahasan di kalangan Organisasi Islam) di isu ini," Ujar Prof. Jawahir saat memandu workshop tersebut.
Oleh karena itu, workshop kali ini lebih banyak membahas tentang pentingnya kedaulatan pangan, sehingga diharapkan menjadi rekomendasi agar isu kedaulatan pangan menjadi perhatian Kongres Umat Islam Indonesia kali ini. Para peserta workshop menyarankan agar masalah pangan dibahas dari perspektif masih banyaknya kemiskinan di kalangan umat Islam. Untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam, juga perlu dipikirkan masalah bagaimana mengkonsolidasikan organisasi-organisasi masyarakat maupun partai politik berbasis Islam. Saat ini, menurut dia, problem utamanya ada di krisis kepemimpinan yang memicu tersendatnya kaderisasi di ormas-ormas dan partai Islam. "Kami ingin KUII VI juga merumuskan konsep pendidikan kaderisasi organisasi Islam untuk mengisi kepemimpinan nasional," kata dia.
Dalam workshop tersebut hadir Ketua MUI, Din Syamsudin dan sejumlah akademisi seperti Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) sekaligus Guru Besar FE UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., pakar pangan UGM Mochammad Maksum Machfoedz, Direktur Utama CIU Consultant Dr. Muhammad Tasrifin, SH.,MH.,MM., pakar kajian Timur Tengah, Siti Muthiah dan budayawan, Ahmat Thohari. Hadir juga perwakilan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sejumlah praktisi lembaga pendampingan berbasis Islam di isu hukum, tanah, petani dan kredit usaha kecil.
Prof. Edy Suandi Hamid mewacanakan pentingnya pembahasan dukungan bagi ekonomi kerakyatan di kongres. Menurutnya secara umum anatomi kemiskinan di Indonesia, termasuk umat islam yang merupakan bagian besar penduduk negara ini terbentuk dari beragam faktor di antaranya kapasitas pemerintahan yang belum maksimal dalam mendayagunakan sumber daya alam dan kesalahan paradigma yang mengakibatkan penduduk miskin selalu saja eksis dalam perekonomian.
Untuk itu, perubahan paradigma dalam mengatasi kemiskinan mutlak diperlukan mengingat sejumlah kebijakan yang selama ini digunakan tidak sepenuhnya berhasil. “Pemerintah harus lebih mengedepankan untuk ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kesempatan kerja dan berusaha lebih luas bagi penduduk miskin.” Papar Prof. Edy.
Sementara Pakar Pangan UGM, Mochammad Maksum Machfoedz mendorong ormas-ormas Islam serius menggarap pemberdayaan petani sebagai bentuk jihad untuk kedaulatan pangan. sedangkan Siti Muthiah menyoroti kebutuhan mendesak solusi bagi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI khususnya di negara-negara timur tengah dan secara spesifik negara Arab Saudi karena jumlah kasus kekerasan terhadap TKI di negara tersebut menempati urutan pertama jika dibandingkan dengan kasus-kasus yang terjadi di negara lain tempat bekerja para TKI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar